Review
Konteks
Historis Praktek Humas di Indonesia
Dalam
Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 3 September – Desember 2008
Oleh
I Gusti Ngurah Putra
Kajian
mengenai praktek kehumasan di Indonesia sampai saat ini masih sangat sedikit.
Kebanyakan, kajian tentang Ilmu Komunikasi hanya mengenai media massa,
komunikasi pembangunan dan jurnalistik. Praktek public relation sendiri hadir dalam masyarakat karena adanya
perubahan faktor-faktor socio-cultural
di masyarakat tersebut. Dalam jurnal ini, akan dibahas mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi praktek kehumasan serta kendala-kendala pengembangan profesi
di Indonesia.
Sejarah Praktek Humas di Indonesia
Sejarah
praktek humas di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu:
1. Periode pertama :
Tahap awal.
Para
praktisi humas di Indonesia menyepakati bahwa lahirnya praktek humas modern di
Indonesia bersamaan dengan kemerdekaan RI. Setelah proklamasi, founding fathers negara Indonesia ini
sadar mengenai pentingnya pengakuan negara lain terhadap lahirnya Republik
Indonesia. Dengan demikian, maka dirancanglah sebuah konferensi pers yang
dihadiri oleh wartawan dalam dan luar negeri untuk menjelaskan mengenai
perubahan status RI.
Menurut
Alwi Dahlan (1987), usaha-usaha yang dilakukan sebelum dan sesudah Indonesia
merdeka tersebut tidak disebut sebagai kegiatan humas, melainkan kampanye
informasi, dsb. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa usaha-usaha
seperti konferensi pers termasuk kegiatan humas karena termasuk dalam salah
satu teknik hubungan media dalam kehumasan.
2. Periode kedatangan
perusahaan multinasional.
Di
awal tahun 1950-an, kedatangan beberapa perusahaan multinasional juga
melahirkan era baru dalam praktek humas di Indonesia. Perusahaan-perusahaan
tersebut memandang bahwa public relation
sangat penting dalam usaha-usaha operasional perusahaan. Misalnya, PT Caltex
menggunakan public relation untuk
memperkenalkan kedatangan mereka di Indonesia. Melalui kegiatan humasnya,
perusahaan ini mencoba meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak hanya untuk
mencari keuntungan semata, namun juga membangun komunitas.
Di
saat yang hampir bersamaan, pengenalan praktek humas di Indonesia dilakukan
oleh beberap instansi pemerintah. Yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) dan
Kepolisian RI. Kedua institusi tersebut membentuk bagian humas dalam struktur
organisasinya. Meskipun disini masih terdapat ketidakjelasan job description mengenai bagian humas
tersebut.
3. Periode pemerintahan
Orde Baru (1966-1980).
Bagian
ini erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi serta politik yang mengalami banyak
perubahan di era tahun 60-an. Dalam pemerintahan orde baru, pembangunan ekonomi
diarahkan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui penarikan modal asing
dan teknologi pada modal. Sampai pada
dibentuknya UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 tahun 1968 tentang
PMDN yang kemudian meningkatkan arus modal asing yang masuk dan mendorong
tumbuhnya berbagai organisasi bisnis.
Situasi
inilah yang juga ikut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap jasa konsultasi,
baik periklanan, hukum dan humas. Meskipun perkembangan humas tidak melejit
seperti periklanan, namun ada juga pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu
mengenai berdirinya Perhumas dan Bakohumas. Pertumbuhan organisasi bisnis, baik
swasta maupun negri ikut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap tenaga humas.
Pembentukan Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat) pada tahun 1972
merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan profesionalisme praktisi humas di
Indonesia. Kegiatan Perhumas antara lain berupa konferensi tahunan, penerbitan news letter, penerbitan jurnal serta
menjadi tuan rumah kongres FAPRO, sebuah organisasi kehumasan Asia Tenggara.
Terbentuknya
Bakohumas (BadanKoordinasi Hubungan Masyarakat) pada tahun 1971 merupakan
penyempurnaan dari BKS (Badan Kerja Sama) yang dinilai kurang berhasil. Sampai
tahun 1970-an, hampir seluruh departemen pemerintahan dan swasta sudah memiliki
bagian humas dalam struktur organisasinya.
4. Pertengahan tahun
80-an sampai sekarang.
Meskipun
praktek humas sudah dimulai sejak era 1940-an, namun sejumlah praktisi
menganggap profesionalisme humas baru berkembang di periode ini. Hal ini
ditandai dengan munculnya perusahaan humas pada akhir tahun 1980-an. Sebagian
besar perusahaan yang lahir merupakan perkembangan perusahaan periklanan.
Pembentukan APPRI (Asosiasi Perusahaan Public
Relation Indonesia) pada April 1987 bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme humas di Indonesia.
Meningkatnya
kebutuhan terhadap humas yang lebih profesional antara lain disebabkan oleh
kebijakan deregulasi ekonomi tahun 1983 dan privatisasi di beberapa sektor
ekonomi. Deregulasi pertama diawali di sektor keuangan yang dimulai pada tahun
1983. Sampai akhir tahun 1980, pemerintah telah mengakhiri sejumlah monopoli di
beberapa sektor yang cukup menguntungkan. Dengan demikian, terbukalah
kesempatan dan peluang-peluang bagi para pemasar, staf teknis, manajer yang
terampil serta praktisi humas.
5. Periode pasca Orde
Baru.
Reformasi politik yang berlangsung sejak tahun 1998 berdampak
pada pengakua terhadap kebebasan berkomunikasi, yakni adanya pengakuan jaminan
terhadap hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Kebebasan ini juga
diekspresikan dengan kebebasan pers, serta munculnya perkumpulan-perkumpulan
serta organisasi dalam berbagai sektor. Dengan adanya kebebasan ini, praktek
humas yang dijalankan oleh organisasi juga harus siap mengantisipasi berbagai
hal. Mengapa? Karena dengan kebebasan ini, pers juga menjadi lebih bebas dan
kritis dalam membongkar praktek-praktek buruk yang dilakukan suatu instansi
ataupun perusahaan.
Disamping itu, humas juga harus siap melakukan dialog
dengan berbagai golongan, misalnya dengan golongan buruh agar mereka tidak
melakukan pemogokan kerja dan lain-lain. Kebebasan memperoleh informasi publik
juga berdampak pada humas, karena humas harus bisa menyambut baik terhadap
publik yang ingin mengetahui aspek-aspek yang ingin mereka ketahui. Jadi, era
ini telah mengarah pada model humas simetris dua arah seperti yang diusulkan
oleh Grunig sekitar 20 tahun yang lalu.
Faktor
Pendorong Perkembangan Humas
Beberapa
faktor pendorong berkembangnya praktek humas di Indonesia dalam jurnal ini bisa
dikategorikan dalam beberapa poin, antara lain yaitu :
a.
Liberalisasi perekonomian Indonesia di
masa Orde Baru (Kebijakan ekonomi).
b.
Perbaikan kondisi sosial politik
Indonesia.
c.
Masyarakat yang semakin kritis, yang
juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat.
d.
Adanya proses alih generasi dan
meningkatnya perusahaan yang go public.
e.
Pengenalan teknologi komunikasi yang
baru, serta perubahan sikap pers pada dunia bisnis.
f.
Globalisasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar